DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA

                                        

  1. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

 KONSEKUENSI
AKIBAT JIKA INFO DIBUKA MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1 2 3 4 5 6
1. Biodata elektronik PNS (database) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5. Daftar nilai DP-3 PNS
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.
  • PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6.
Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6. Data rekam medik pasien Poliklinik UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

KONSEKUENSI
AKIBAT JIKA INFO DIBUKA MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1 2 3 4 5 6
7. Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Sampai dengan Pelantikan Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Tidak Terbatas Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Melindungi kerahasiaan dokumen
9. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.
  • Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.
Selama proses pengadaan barang / jasa Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (Informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak obyektif) Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10. Dokumen penawaran kontrak
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.
  • Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.
Selama proses pengadaan barang / jasa Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menjaga obyektivitas penilaian
11. Rencana pembelian tanah dan property UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4. Sampai selesainya proses pembebasan tanah Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Mencegah spekulan tanah

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

KONSEKUENSI
AKIBAT JIKA INFO DIBUKA MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1 2 3 4 5 6
12. Lokasi Server UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30-37 Tak Terbatas Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data Melindungi/mengamankan perangkat serta data
13. Internet Protocol/IP Adress Private UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30 Tak Terbatas Penerobosan/penyalahgunaan hak akses Menjaga/melindungi hak akses
14. Bandwidth Management UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30 Tak Terbatas Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan Mengatur kestabilan pengguna bandwitdh
15. Kode Akses Elektronik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 1 angka 16 Tak Terbatas Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer
16. Sistem Keamanan Elektronik
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j.
  • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE
Tak Terbatas Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

KONSEKUENSI
AKIBAT JIKA INFO DIBUKA MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1 2 3 4 5 6
17. Sistem Managemen Database
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j.
  • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE
Tak Terbatas Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan database
18.

Hasil :

-       Pemeriksaan reguler

-       Pemeriksaan kasus

-       Pemeriksaan khusus

-       Review laporan keuangan

-       Evaluasi/pemantauan

  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i.
  • Peraturan MENPAN no. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Bab/No.4500
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a.
Tak terbatas

-       Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

-       Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP

-       Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LH.

Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.