Informasi yang dikecualikan

Print

Details: Category: Data dan Informasi Publik; Hits: 1007

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6.	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan Pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Melindungi kerahasiaan dokumen
9.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j. Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	Selama proses pengadaan barang / jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (Informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10.	Dokumen penawaran kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j. Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	Selama proses pengadaan barang / jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
11.	Rencana pembelian tanah dan property	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4.	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mencegah spekulan tanah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
12.	Lokasi Server	UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30-37	Tak Terbatas	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
13.	Internet Protocol/IP Adress Private	UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30	Tak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
14.	Bandwidth Management	UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan pengguna bandwitdh
15.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 1 angka 16	Tak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
16.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
17.	Sistem Managemen Database	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
18.	Hasil : - Pemeriksaan reguler - Pemeriksaan kasus - Pemeriksaan khusus - Review laporan keuangan - Evaluasi/pemantauan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i. Peraturan MENPAN no. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Bab/No.4500 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a.	Tak terbatas	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP - Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LH.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.