Prosedur  Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi kepada Atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:

  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

  1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja pendukung yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; dan
  4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Diagram alur SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat SOP No 4/PPID/BKPY/0/2015. Dalam kasus adanya penolakan informasi publik (yang dikategorikan rahasia) oleh PPID kepada pemohon, pihak pemohon atau pihak yang menerima kuasa dari pemohon informasi yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID (dalam pengajuan keberatan pelayanan informasi publik) berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi tersebut, maka :

  1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
  2. PPID menyusun kajian dan pendapat hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; dan
  3. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum serta mewakili dalam penyelesaian sengketa informasi